AGUS JOKO PRAMONO - AN OVERVIEW

agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

IDI creates World Public Goods on various subjects appropriate on the work of SAIs. These publications observe a demanding protocol of top quality assurance and are freely available to all.

“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?

Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia pengelasan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut.

Sebanyak 10 daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani fit and right tes di DPR, nantinya akan ada five nama yang dipilih.

Jangan yang perempuan ditaruhnya di mana, yang laki taruhnya di mana. Terus juga, kok tersentralisasi di satu tempat dan lain sebagainya,” sambung mantan artis cilik yang populer lewat lagu 'bolo-bolo' itu.

Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti.

“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.

Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.

The following article content are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the main article.

Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.

Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.

 Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.

Konten sponsor pada widget ini merupakan read more konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

"Memang banyak yang skeptis masalah waktu ini. Meskipun waktu saya singkat, tapi saya sudah mengerti cara dan sistem kerja di sini sehingga saya dapat lebih speed-up

Report this page